BULUNGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara menyambut dengan antusias berdirinya Sekolah Rakyat, yang nantinya peruntukannya bagi anak yang tidak mengenyam pendidikan dengan baik atau yang telah putus sekolah di Kaltara.
“Sekolah Rakyat ini adalah kewenangan dari pak Presiden dan meminta kepada daerah untuk membangun,” ucap Ketua DPRD Kaltara, Achmad Jufrie , Selasa 29 April 2025.
Program strategis Presiden Prabowo Subianto itu juga akan terlaksana di Kaltara. Menyambut hal itu Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang telah melakukan tinjauan dan mengecek lahan pembangunan SR di Provinsi Kaltara, tepatnya di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
Hanya saja Achmad, dalam teknis pembangunan SR tersebut masih menunggu kajian dan petunjuknya. Pihaknya masih akan melihat seperti apa mekanisme pembangunan SR ini di Provinsi Kaltara.
“Sampai saat ini petunjuk lebih konkret belum kita dapatkan di daerah. Bagaimana model Sekolah Rakyat dan aturannya,” jelasnya.
Tujuan SR dijelaskannya yakni untuk menampung anak-anak yang sudah putus sekolah, agar tetap mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak yang bersekolah formal. Maka kehadiran SR dinilai tepat untuk memperhatikan anak-anak terlebih yang bersentuhan dengan kearifan lokal.
“Kami di DPRD sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk perbaikan mutu pendidikan dan sekolah yang ada di Kalimantan Utara,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini.
Untuk diketahui, Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai jawaban atas ketimpangan akses pendidikan di wilayah-wilayah Tertinggal, Terpencil dan Terluar (3T).
Sebelumnya, peninjauan oleh Gubernur Kaltara merupakan wujud nyata menegaskan komitmennya sebagai salah satu daerah yang secara aktif menyambut dan mengawal proses pelaksanaannya.
