TANJUNG SELOR, — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Panitia Khusus III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, menggelar pertemuan dengan manajemen PT PLN (Persero) Kalimantan Utara di Kantor PLN ULP Tarakan, beberapa hari lalu.
Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), serta membahas upaya percepatan pemerataan listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala Dinas ESDM Kalimantan Utara, Yosua Batara Payangan, mengatakan bahwa penyusunan RUED merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan sektor energi yang berkelanjutan di daerah.
Selain itu, pertemuan tersebut juga menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, agar pelayanan penyediaan listrik terus ditingkatkan.
“Kami berkomitmen mendukung kolaborasi lintas sektor guna menjadikan energi sebagai pilar pembangunan yang membuka akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yosua.
Dalam dialog tersebut, Manajer PLN Kalimantan Utara, Dody Suhendra, memaparkan sejumlah kendala teknis yang masih dihadapi di lapangan. Salah satunya adalah kebutuhan penataan vegetasi di sekitar jaringan listrik serta pengaturan jarak aman tanaman produktif yang sering bersinggungan dengan jaringan distribusi.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur listrik juga menghadapi hambatan dalam perizinan, khususnya di kawasan hutan lindung.“Untuk mendorong perluasan jaringan listrik, kami juga memerlukan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan jembatan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis sangat penting untuk mewujudkan hal ini,” kata Dody.
Anggota Pansus III DPRD Kalimantan Utara, Jufri Budiman, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan PLN dalam mendukung pemerataan akses listrik hingga ke pelosok perbatasan. Ia menyebut, kehadiran listrik di daerah 3T merupakan bentuk nyata kehadiran negara.
Pertemuan ini juga disebut menjadi bagian dari rangkaian kerja Pansus III dalam merumuskan RUED sebagai dokumen kebijakan yang akan memandu arah pengelolaan energi daerah jangka panjang.
“Pemerataan listrik harus menjadi prioritas bersama. Ini bukan hanya soal penerangan, tetapi juga tentang keadilan pembangunan bagi seluruh warga Kalimantan Utara,” ujar Jufri. (*)
