TANJUNG SELOR – Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H Achmad Djufrie, tim Panitia Khusus (Pansus) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Bulungan pada akhir pekan lalu.
Selain Ketua dan Tim Pansus DPRD, dalam kegiatan monitoring tersebut, juga mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pihak Penyedia, Konsultan dan Pengawas Kegiatan.
Beberapa lokasi yang menjadi sasaran monitoring, di antaranya pembangunan Jalan Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Kaltara, pembangunan Rumah Jabatan Gubernur Kaltara (Lanjutan), Pembangunan Rumah Jabatan Gubernur, Pembangunan Gedung Serba Guna Polda Kaltara.
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menjelaskan, bahwa monitoring ini bertujuan untuk memastikan program – program yang direncanakan dalam APBD 2024 benar – benar terealisasi sesuai target.
“Kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kaltara untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah,” ujarnya.
Masih di Bulungan, Tim Panitia Khusus LKPj Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024, juga melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) di Gedung DPRD Kaltara (lanjutan) dan SMA Negeri 1 Tanjung Palas.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan sesuai rencana dan penggunaan anggaran berjalan efektif.
Ketua Pansus LKPj DPRD Kaltara, H Hamka, menyebut bahwa secara umum, bangunan-bangunan tersebut masih perlu banyak perbaikan.
Salah satu temuan, yakni kondisi Kantor DPRD Kaltara yang mengalami kerusakan pada bagian atap, sehingga menyebabkan beberapa ruangan kerja bocor saat hujan.
“Kita minta pihak pelaksana bisa memperbaiki, karena bangunan ini anggaran besar, perlu adanya audit ulang secara teknis untuk mengetahui kerjaannya apakah sudah sesuai dengan speknya atau tidak,” katanya.
Tak hanya itu, Hamka juga memberi atensi terhadap mutu pekerjaan yang dinilai kurang sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan. “Sangat disayangkan anggaran yang besar, tapi bangunan kurang baik mutunya,” jelasnya.
Sementara itu, di Rumah Jabatan Gubernur Kaltara, Pansus menemukan banyak pekerjaan yang memerlukan perbaikan. Salah satunya adalah plafon bangunan yang sudah ambruk, meskipun bangunan tersebut belum sepenuhnya selesai dibangun.
Temuan-temuan ini menjadi perhatian Pansus untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi akhir kepada pemerintah daerah.
“Evaluasi menyeluruh dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan anggaran secara lebih bertanggung jawab,” pungkasnya.(adv)
