BULUNGAN – Usai melakukan monitoring ke beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) menggelar rapat klarifikasi hasil monitoring bersama dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Bertempat di ruang rapat DPRD, rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus LKPj, Hamka dan dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Muddain serta anggota Pansus lainnya diantaranya Alimuddin, Maslan Abdul Latif, Adi Nata Kusuma dan Agus Salim.
“Adapun mitra OPD terkait yang hadir adalah Biro Umum, Perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara serta beberapa konsultan,” ucap Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain.
Dia mengatakan bahwa sesuai dengan fungsi pengawasan, DPRD melakukan pemantauan dan sifatnya sebagai rekomendasi dan selanjutnya sebagai perbaikan penyusunan perencanaan anggaran di masa yang akan datang.
“Sejumlah hasil monitoring disampaikan, salah satunya menyampaikan tentang kondisi jalan yang rusak parah, sehingga masyarakat tidak dapat dengan aman melewati jalan tersebut,” tuturnya.
Selanjutnya yang dibahas berdasarkan hasil monitoring adalah pembangunan asrama mahasiswa Kaltara, dan sejumlah wilayah yang dapat menimbulkan potensi longsor. “Kiranya agar mendapatkan penanganan,” jelasnya.
Setelah dilakukan rapat klarifikasi hasil monitoring dan evaluasi (Monev) ini, selanjutnya DPRD akan menggelar Rapat Paripurna hasil Rekomendasi LKPj pada tanggal 19 Mei 2025 mendatang.
