KaltaraA1.com, Nunukan – Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
Forum ini dibuka resmi oleh Bupati Nunukan di ruang serbaguna lantai V Kantor Bupati Nunukan, Senin (07/07).
Turut hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Nunukan, Plt. Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Bappeda Litbang, para Kepala OPD serta para Camat.
Forum ini digelar sebagai wadah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bagi OPD agar dokumen Renstra yang dihasilkan bersifat operasional, teknokratik, dan akuntabel.
Bupati Nunukan pada arahannya menekankan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan daerah secara simultan dan terkoordinasi, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029.
Bupati Irwan mengatakan bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah bukan sekadar formalitas melainkan dokumen strategis untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah, dengan orientasi pada peningkatan pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati Irwan menegaskan bahwa dokumen Renstra yang disusun harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah periode 2025–2029, yaitu “Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri”.
Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan, seperti berikut:
1. Peningkatan kualitas SDM yang cerdas, sehat, dan berkarakter
2. Peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat dan tuntas
4. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata
5. Menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga nilai budaya dan kearifan lokal
Tidak hanya itu, Bupati Irwan turut menegaskan bahwa pendekatan penyusunan Renstra dan RPJMD kali ini harus menekankan strategic management, logic model, berpikir sistem, dan system dynamic, dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan aktual daerah.
“Saya minta seluruh perangkat daerah terlibat aktif, jangan hanya hadir secara fisik. Salurkan pemikiran, kritik, dan saran konstruktif agar dokumen yang disusun benar-benar smart dan berkualitas,” ungkapnya. (prokompim)
