Kaltaraa1. Com, TANJUNG SELOR – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong percepatan transformasi digital di sektor transportasi. Upaya ini diwujudkan melalui dua program unggulan, yakni Digi-Port (Digitalisasi Pelabuhan) dan DIGITARA (Digitalisasi Informasi Layanan Transportasi Angkutan Perairan), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.
Kedua program ini menjadi langkah strategis Dishub Kaltara dalam memodernisasi sistem layanan transportasi, sejalan dengan agenda nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Kepala Dinas Perhubungan Kaltara, melalui keterangan resminya, menyampaikan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk menghadirkan pelayanan yang cepat dan responsif bagi masyarakat.
Fokus Utama Transformasi Digital, Implementasi Pembayaran Non-Tunai Salah satu terobosan utama hadir melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan yang menjadi proyek percontohan Digi-Port. Pembayaran retribusi dan tiket kini mulai diarahkan menggunakan metode digital, termasuk QRIS, guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Dishub Kaltara juga tengah mengembangkan sistem pemesanan tiket speedboat secara daring (online). Kehadiran fitur ini diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat dan mengurangi antrean di area pelabuhan, sekaligus meningkatkan kepastian layanan.
Transparansi dan Efisiensi pendapatan daerah, Digitalisasi layanan transportasi diharapkan menjadi instrumen penting untuk mengurangi potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Sistem yang terintegrasi dan berbasis data dianggap mampu menciptakan tata kelola yang lebih terbuka, akurat, dan akuntabel.
Transportasi Ramah Disabilitas
Dalam mewujudkan layanan transportasi yang inklusif, Kaltara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kartu disabilitas dengan fasilitas diskon 20 persen untuk tiket transportasi reguler. Program ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Digitalisasi tidak hanya menyasar pelayanan publik, tetapi juga pola kerja internal. Dishub Kaltara menargetkan perubahan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dari proses manual menuju sistem digital yang lebih cepat, sistematis, dan terukur. Adaptasi ini menjadi fondasi penting dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus melaju.
Secara keseluruhan, Dishub Kaltara menegaskan komitmennya untuk menghadirkan ekosistem transportasi yang modern dan berbasis teknologi. Melalui program Digi-Port dan DIGITARA, pemerintah berupaya memberikan layanan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga lebih transparan, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Transformasi digital ini menjadi langkah penting bagi Kaltara dalam mendorong pelayanan publik yang lebih maju, sekaligus mengangkat kualitas sektor transportasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan provinsi termuda di Indonesia tersebut. (Dsk)
