Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Penurunan drastis Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menyebabkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalimantan Utara harus merevisi strategi kerja mereka, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kondisi ini semakin menantang karena DLH tidak termasuk dalam daftar OPD yang menjadi fokus program strategis pemerintah daerah pada 2026. Fokus anggaran tahun depan diketahui diprioritaskan pada beberapa sektor diantaranya kesehatan, pendidikan, serta pekerjaan umum dan infrastruktur (PUPR).
Kepala DLH Kaltara, Hairul Anwar, mengakui bahwa situasi ini tidak mudah. Penurunan anggaran yang cukup signifikan membuat dinas harus memikirkan cara-cara baru agar program perlindungan dan pengelolaan lingkungan tetap berjalan.
“Dengan anggaran terbatas kita berupaya memaksimalkan kinerja. Saya pikir masalah anggaran bukan suatu masalah besar, tetapi kita dituntut untuk fokus bagaimana memastikan program terus berprogres,” ujarnya kepada media.
Menurutnya, DLH tidak ingin menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk memperlambat atau mengurangi kegiatan. Justru kondisi ini menjadi momentum untuk beradaptasi dan mencari pola kerja yang lebih efisien dan inovatif.
Di tengah keterbatasan fiskal, DLH menilai bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menjaga agar pekerjaan tidak berhenti. Hairul menyebut bahwa kerja sama dengan berbagai mitra lingkungan baik dari perusahaan swasta, BUMN, lembaga sosial, hingga kelompok masyarakat akan menjadi strategi utama DLH di tahun 2026.
“Kita perlu memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan mitra lingkungan. Dengan begitu, program tetap bisa berjalan meski anggaran menurun,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa berbagai program lingkungan sebenarnya tidak hanya dapat dijalankan oleh pemerintah daerah saja, melainkan harus melibatkan para pelaku usaha dan masyarakat sebagai pihak yang turut berinteraksi langsung dengan lingkungan.
“Masalah anggaran bukan hambatan utama. Yang penting adalah bagaimana kita menyiasati kondisi ini dan memastikan tujuan tetap tercapai,” tegasnya.
Hairul mengakui bahwa turunnya TKD menjadi tantangan serius bagi daerah, terlebih bagi sektor lingkungan yang membutuhkan program pencegahan, pemulihan, hingga pengawasan. Namun ia juga menegaskan bahwa DLH tidak akan mundur dari tugasnya.
“Memang kondisi sekarang memprihatinkan. Transfer anggaran daerah turun drastis sekali,” ungkapnya.
Meski begitu, ia memastikan bahwa DLH akan tetap menjaga komitmen dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di Kaltara, termasuk program pengendalian pencemaran, penghijauan, hingga edukasi masyarakat.
Hairul menekankan bahwa tantangan anggaran bukan alasan untuk pesimis. Menurutnya, justru di saat seperti inilah dinas harus semakin kreatif, adaptif, dan membuka diri terhadap model-model kerja baru yang lebih kolaboratif.
“Kita akan terus berprogres. Tantangan ini justru menjadi dorongan untuk memperbaiki cara kerja dan memperluas jaringan kemitraan,” tutupnya.
Dengan strategi sinergi antarinstansi dan kolaborasi multipihak, DLH berharap tetap mampu menjalankan perannya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kalimantan Utara meski anggaran dipangkas signifikan. (adv/Erc)
