KaltaraA1.com, Nunukan – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Tahun 2025 bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (25/6/2025), di Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, dalam rangka memperkuat fondasi perekonomian lokal.
TPKAD sendiri dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor guna mendorong inklusi keuangan, baik melalui edukasi masyarakat, perluasan layanan perbankan, maupun penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti UMKM dan koperasi.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Nunukan, Rohadiansyah, menyampaikan bahwa saat ini Pemkab Nunukan tengah menjalankan berbagai program yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan perbankan.
“Kami mendorong agar masyarakat, khususnya di daerah-daerah pelosok, bisa lebih mudah mendapatkan akses ke produk keuangan seperti tabungan, kredit, dan asuransi. Ini penting untuk mendukung kemandirian ekonomi mereka,” ujarnya.
Rohadiansyah juga mengungkapkan bahwa ada satu program yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat dan sejalan dengan program Gubernur Kalimantan Utara juga mengeluarkan edaran terkait program KEJAR “Satu Rekening Satu Pelajar” yang mendorong setiap pelajar memiliki rekening tabungan.
“Kami bersama pihak perbankan akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, agar kesadaran menabung tumbuh sejak dini. Akses keuangan tidak hanya untuk orang dewasa, tapi juga harus dimulai dari pelajar,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa arah program TPKAD ke depan juga akan difokuskan pada pemberdayaan pelaku usaha lokal. Dengan memperkuat literasi dan inklusi keuangan di kalangan UMKM, pemerintah berharap roda perekonomian daerah semakin bergerak dinamis.
Melalui koordinasi bersama OJK dan lembaga keuangan lainnya, TPKAD Nunukan akan merumuskan langkah-langkah strategis, termasuk sosialisasi berkelanjutan, penguatan layanan digital banking, dan integrasi data pelaku usaha daerah.
Rapat ini diharapkan menjadi momentum awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.(diskominfo)
