Kaltaraa1. Com, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara terus mendorong percepatan program Brigade Pangan sebagai upaya memperkuat swasembada pangan daerah. Hal ini dikemas dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Brigade Pangan bertema “Akselerasi Peran Brigade Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan Provinsi Kalimantan Utara.”
Namun, implementasi program ini di Kecamatan Krayan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait hambatan teknis dan aksesibilitas wilayah. Misak, Petani sekaligus Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Krayan Barat yang hadir dalam kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa perhatian pemerintah sejauh ini sudah cukup baik. Kendati demikian, pelaksanaan di lapangan belum berjalan optimal akibat sulitnya mendatangkan alat dan mesin pertanian.
“Untuk Brigade Pangan, sampai kemarin baru ada empat unit mesin tanam. Sementara mesin pengolah lahan atau cultivator masih tertahan di Nunkan karena biaya pengangkutannya sangat tinggi. Rencana pengiriman melalui jalur darat sudah ada, tetapi sangat tergantung pada kondisi musim,” ujar Misak, Kamis (4/12/2025).
Ia menegaskan bahwa pengolahan lahan sangat bergantung pada kesiapan alat. Tanpa mesin, kegiatan Brigade Pangan belum bisa bergerak maksimal. “Program ini berjalan, tetapi kami masih menunggu kedatangan alat agar prosesnya bisa dimulai dengan benar,” tambahnya.
Selain persoalan alat, Misak juga menyoroti kendala tradisi melepasliarkan kerbau setelah masa panen. Kebiasaan ini dikhawatirkan mengganggu tanaman, terutama jika penerapan dua kali tanam per tahun mulai diberlakukan.
“Di Krayan, kerbau memang dilepas setelah panen. Kalau ingin tanam dua kali, tentu perlu pagar, kandang, atau sistem pengendalian yang lebih baik agar ternak tidak merusak sawah,” jelasnya.
Menurut Misak, mempertahankan pola tanam satu kali setahun sudah tidak relevan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan pendekatan agribisnis, intensifikasi tanam menjadi peluang untuk menambah pendapatan.
“Kalau hanya sekali tanam, petani rugi. Dua kali tanam memberi peluang ekonomi yang jauh lebih baik,” ujarnya.
Meski begitu, tantangan lain muncul dari sisi pemasaran hasil panen. Misak mengungkapkan sebagian besar beras Krayan masih dijual ke Malaysia karena serapan pasar lebih jelas. Sementara masyarakat lokal belum terbiasa mengonsumsi beras unggul seperti varietas INPARI, dan lebih menyukai beras lokal Adan Krayan.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan Bulog menyerap gabah kami. Harapan kami, Bulog benar-benar siap membeli hasil panen sesuai harga pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Jika itu berjalan, masyarakat pasti lebih yakin untuk beralih,” tuturnya.
Ia juga menyadari bahwa tidak semua warga langsung menerima perubahan. Sebagian memilih menunggu bukti keberhasilan sebelum ikut beradaptasi.
“Ada yang masih ragu, itu wajar. Biasanya masyarakat akan ikut setelah melihat hasil nyata di lapangan,” katanya.
Tantangan regenerasi petani pun menjadi sorotan. Banyak anak muda di Krayan mulai enggan bertani karena dianggap tidak menjanjikan. Padahal, menurut Misak, peluang agribisnis di wilayah tersebut sangat besar.
“Lahan sawah kami luas. Jika pertanian dikelola dengan konsep agribisnis, hasilnya besar. Beras unggul dengan hasil enam sampai tujuh ton per hektare akan sangat menguntungkan bila Bulog menyerapnya,” ujarnya.
Misak berharap pemerintah terus memperkuat dukungan, mulai dari penyediaan alat mesin pertanian, pembangunan jalan usaha tani, hingga perbaikan sistem irigasi. Selama ini sebagian besar sawah di Krayan masih mengandalkan air hujan.
“Kalau irigasi baik, petani bisa mengatur waktu tanam. Saat alat sudah siap, lahan pun bisa langsung diolah. Tanpa air, kami tidak bisa bergerak,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa beras unggul yang sedang diuji coba adalah varietas INPARI, sedangkan beras lokal yang selama ini menjadi komoditas unggulan dan banyak diminati Malaysia adalah beras Adan Krayan dengan masa tanam enam hingga tujuh bulan.
Melalui penguatan Brigade Pangan dan penyelesaian berbagai kendala teknis, Misak berharap Krayan ke depan dapat menjadi salah satu wilayah penopang utama ketahanan pangan Kaltara. (Fhrl/Adv)
