Kaltara a1. Com, – Tanjung Selor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memantapkan komitmennya dalam menghadirkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bercirikan transparansi serta akuntabilitas tinggi. Komitmen tersebut diwujudkan secara konsisten lewat penerapan pengawasan berlapis, soliditas koordinasi lintas perangkat daerah, serta maksimalisasi pemanfaatan platform digital.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, memaparkan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar esensial guna merawat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Oleh karena itu, seluruh fase pengelolaan APBD dari perencanaan awal, eksekusi program, hingga tahap pelaporan akhir senantiasa dieksekusi secara taat asas dan berlandaskan regulasi hukum yang berlaku.
“Pengelolaan anggaran daerah bukan sekadar soal kepatuhan administratif, melainkan bagaimana APBD mampu menghadirkan nilai manfaat yang substansial bagi kesejahteraan warga melalui program yang berkualitas,” ujar Nurdin, Selasa (28/07/26).
Di samping itu, Nurdin menekankan pentingnya merajut sinergi yang erat dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah kolaboratif ini krusial untuk menjamin efektivitas serta efisiensi anggaran, sehingga setiap alokasi dana selaras dengan target pembangunan prioritas di Bumi Benuanta.
Lebih lanjut, pengawasan ketat dilakukan secara bertingkat melalui instrumen pengendalian internal, evaluasi berkala, serta pemantauan langsung bersama instansi terkait. Transformasi digital melalui sistem informasi keuangan daerah juga terus digenjot demi mendongkrak validitas data sekaligus memperluas akses pengawasan publik.
“Kami bertekad memastikan setiap anggaran publik terserap secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Keterbukaan ini adalah wujud nyata pertanggungjawaban moral pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, BKAD berkomitmen untuk terus merawat prinsip good governance lewat peningkatan kompetensi aparatur dan kepatuhan finansial. Melalui pengelolaan fiskal yang kredibel ini, pemerintah optimis mutu pelayanan publik serta akselerasi pembangunan di Kalimantan Utara dapat tercapai secara optimal.
