Memperkuat Kolaborasi Multi-Pihak untuk Menuntaskan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Kalimantan Utara

redaksi

Kaltaraa1.comTANJUNG SELOR – Rembuk Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kaltara Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi Kalimantan Utara dalam menggencarkan upaya penanggulangan dua isu krusial ini.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara, Deddy Prasetya Noor menjelaskan, salah satu poin strategis yang disepakati bersama adalah memperkuat kolaborasi multi-pihak, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa/kelurahan.

Kolaborasi yang solid antar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) di semua tingkatan, menjadi kunci utama dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Baca Juga  Press Releas Tragedi Kebakaran di Tanah Kuning, Begini Faktanya

“Hal ini dikarenakan kompleksitas permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem membutuhkan penanganan terpadu dan komprehensif yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja,” jelasnya pada pekan ini.

Pada tingkat provinsi, TPPS dan TKPKD perlu menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif untuk menyusun strategi dan kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program-program yang dijalankan.

Di tingkat kabupaten/kota, TPPS dan TKPKD harus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan lokal, seperti organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan tokoh masyarakat.

Baca Juga  Satu Orang Siswa Polri, Meninggal Dunia Saat Mengikuti Pendidikan Di SPN Malinau

“Peran aktif mereka sangatlah penting dalam memastikan program-program stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat menjangkau masyarakat secara merata,” jelasnya.

Di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, kolaborasi multi-pihak menjadi semakin krusial. TPPS dan TKPKD perlu bekerja sama dengan kader-kader kesehatan, bidan desa, pendamping desa, dan tokoh masyarakat lainnya untuk melakukan identifikasi, intervensi, dan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang berisiko stunting dan miskin ekstrem.

“Penguatan kolaborasi ini tidak hanya pada tataran program, tetapi juga pada tataran data dan informasi. Perlu dibangun sistem data yang terintegrasi dan mudah diakses oleh semua pihak, sehingga program-program yang dijalankan dapat berbasis data yang akurat dan terkini,” bebernya.

Baca Juga  Pengembangan Teknologi Jadi Tantangan

Dengan memperkuat kolaborasi multi-pihak, diharapkan target penurunan prevalensi stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Utara dapat tercapai dengan lebih cepat dan efektif.

“Stunting dan kemiskinan ekstrem bukan hanya masalah kesehatan dan ekonomi, tetapi juga masalah kemanusiaan dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan keseriusan dari semua pihak untuk menyelesaikannya,” pungkasnya. (adv)

Bagikan:

Ads - After Post Image

Ads - Before Footer