Kaltaraa1. Com, TANJUNG SELOR —
Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) semakin serius membenahi sistem pelayanan dan pengelolaan retribusi daerah, terutama di sektor perhubungan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kepala Dishub Kaltara, Idham Chalid Darmawan, menegaskan bahwa pihaknya kini sedang mendorong penuh penerapan sistem pembayaran non-tunai di berbagai lini, sebagai bagian dari transformasi layanan menuju era digital.
“Sekarang fokus utama kami adalah digitalisasi pembayaran retribusi. Semua diarahkan untuk menggunakan sistem non-tunai,” ujar Idham, Senin (2/12/2025).
Menurutnya, langkah ini bukan sekadar mengikuti tren, tetapi merupakan kebutuhan mendesak agar pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi lebih efisien, transparan, dan bebas dari potensi kebocoran. Dengan sistem manual, lanjutnya, masih banyak celah yang bisa menimbulkan masalah, sementara sistem digital menawarkan jejak transaksi yang jelas dan dapat diawasi secara real time.
Idham menjelaskan bahwa beberapa layanan Dishub—khususnya yang berada di wilayah pelabuhan—sudah mulai menerapkan pembayaran digital. Retribusi untuk agen kapal, pelaku jasa transportasi laut, hingga speedboat, perlahan-lahan diarahkan agar seluruh proses pembayarannya dilakukan secara non-tunai.
“Kita sudah pakai berbagai metode pembayaran, seperti QRIS, mesin EDC, dan transfer bank ke rekening kas daerah. Semua ini didukung oleh perbankan, termasuk Bank Indonesia dan Bank Kaltimtara,” jelasnya.
Salah satu sektor yang sedang difokuskan adalah pintu masuk dan keluar kendaraan di kawasan pelabuhan. Selama ini, pengelolaannya masih mengandalkan karcis dan pembayaran tunai di lapangan. Sistem ini, kata Idham, rentan terjadi kesalahan, antrean panjang, bahkan kebocoran pendapatan.
“Ke depan, semua harus berubah. Kita ingin sistemnya full non-tunai, baik menggunakan Tap-Cash, kartu elektronik, maupun EDC. Jadi masyarakat cukup tapping atau scan, lebih cepat, lebih tertib, dan jauh lebih aman,” tambahnya.
Tak hanya soal retribusi kendaraan, Dishub juga mulai mengembangkan sistem tiket online untuk penumpang. Dengan begitu, pembeli tidak perlu antre di loket dan semua transaksi tercatat otomatis dalam sistem. Inovasi ini sekaligus menjadi langkah awal menuju digitalisasi layanan transportasi laut secara menyeluruh di Kaltara.
Idham menegaskan, digitalisasi bukan hanya mempermudah Dishub, tapi juga menguntungkan masyarakat dan pelaku jasa transportasi. Selain proses yang lebih cepat, sistem non-tunai juga memberi kepastian biaya dan memangkas praktik pungutan tambahan yang kadang muncul di lapangan.
“Ini semua demi pelayanan yang lebih baik. Kita ingin masyarakat merasakan perubahan nyata, dan sektor perhubungan bisa menjadi contoh bagaimana layanan pemerintah bisa lebih modern dan terpercaya,” tutupnya. (Slv/Adv)
