Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Kebijakan efisiensi anggaran mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengubah pola inventarisasi barang milik daerah (BMD). Perangkat daerah kini didorong lebih aktif melakukan pendataan aset secara mandiri sebelum dilakukan proses lanjutan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara.
Kepala Subbidang Penatausahaan Aset BKAD Kaltara, Windha Afrina, mengatakan pola tersebut diterapkan untuk menjaga proses penataan kekayaan daerah tetap berjalan tanpa membebani anggaran dengan kegiatan perjalanan dinas yang terlalu besar.
Menurutnya, aset milik Pemprov Kaltara tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota. Kondisi tersebut membuat proses pemeriksaan langsung membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar.
“Kalau kami yang keliling ke seluruh wilayah karena tanahnya provinsi kan tersebar di kabupaten kota juga banyak,” kata Windha.
Selain aset berupa tanah, pemerintah provinsi juga memiliki aset pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah. Aset tersebut berada pada SMA, SMK dan SLB yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltara.
Karena itu, perangkat daerah diminta terlebih dahulu melakukan pendataan melalui lembar inventarisasi mandiri. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar bagi BKAD untuk melakukan proses penatausahaan aset lebih lanjut.
“Data yang dikumpulkan menjadi pijakan awal sebelum dilakukan proses lanjutan,” ujarnya.
Windha mengatakan pendekatan tersebut menjadi salah satu upaya menyesuaikan proses pengelolaan aset dengan kondisi kemampuan pembiayaan daerah.
Dengan sistem inventarisasi mandiri, pekerjaan pendataan tetap dapat dilakukan meskipun kegiatan pemeriksaan langsung tidak dilakukan terhadap seluruh aset secara bersamaan.
“Bagi pemerintah provinsi, sistem tersebut menjadi pilihan untuk menjaga pekerjaan inventarisasi tetap berjalan sembari menyesuaikan kemampuan pembiayaan daerah,” pungkasnya. (*)
