Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2026 sebesar Rp2,4 triliun lebih. Kesepakatan ini disahkan dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 melalui penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 di Aula Pertemuan DPRD Kaltara, Tanjung Selor.
Meskipun menyentuh angka fantastis, total alokasi belanja daerah ini tercatat mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target awal. Mengingat masa pelaksanaan anggaran tahun berjalan yang hanya menyisakan waktu sekitar tiga bulan, legislatif mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengeksekusi program tanpa menunda waktu.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan agar semua lini dinas langsung bergerak cepat mengejar realisasi fisik maupun keuangan.
“Ya, tadi sudah disepakati APBD perubahan Rp2,4 triliun. Namun angka ini mengalami penurunan dari yang diharapkan,” ujar Achmad Djufrie.
Selain persoalan percepatan penyerapan belanja, DPRD juga memberikan catatan krusial mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihak legislatif mendorong OPD terkait untuk terjun langsung memantau kewajiban perusahaan-perusahaan skala besar yang bertransaksi dan beroperasi di wilayah Kalimantan Utara.
“Kita harap turun ke lapangan, terutama OPD yang berhubungan dengan PAD. Ini masih kita kasih catatan, terutama untuk perusahaan yang beroperasi dan berhubungan dengan PAD,” tegas Achmad Djufrie.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan bahwa alokasi anggaran dalam KUPA-PPAS difokuskan pada sektor penunjang kesejahteraan masyarakat mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Haryanto, menyatakan optimismenya bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah sanggup menuntaskan target-target pembangunan di sisa sisa kuartal akhir tahun ini.
“Angka ini tidak mengalami perubahan. Prioritas anggaran ini nantinya untuk kebutuhan, namun efisiensi tetap dijalankan. Fokusnya kesehatan dan pendidikan hingga infrastruktur,” kata Denny Haryanto. (*/Hai)
